PEKANBARU,KLIKRIAU.COM - Wilayah Kerja (WK) Costal Plains Pekanbaru (CPP) akan resmi dikelola 100% oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP) terhitung 8 Agustus 2022 sampai 8 Agustus 2042. 

Sepintas tentu ini membanggakan karena BUMD Riau dianggap mampu dan dipercaya pemerintah (Kementerian ESDM) melanjutkan pengelolalan blok minyak CPP di Riau. 

Namun benarkah PT. BSP sudah mumpuni untuk mengelola blok CCP tersebut? Lebih lanjut, berikut analisis pakar perminyakan asal Riau yang sangat mengerti blok CPP, Nawazir Kadir.

Beliau salah satu ahli manajemen perminyakan Indonesia. Pernah dipercaya memimpin perjuangan mendapatkan blok CPP untuk Riau tahun 2001-2002, serta  ikut mendirikan dan yang pertama kali menjadi direktur utama PT BSP, sekaligus memimpin Tim Negosiasi Blok CPP Riau bekerja sama dengan Pertamina melakukan negosiasi dengan PT. Caltex Pacific Indonesia.

Berikut petikan bincang-bincang di kedai kopi Jl Harapan Raya, Pekanbaru dengan Bang Ace --sapaan akrab Nawazir--- yang ditemani IT Migas Amerika Maxus Inc, Masdar Simbolon.

Kan hanya dua perusahaan yang boleh ikut lelang pengelolaan blok CPP untuk 20 tahun ke depan, keduanya adalah yang jadi operator (patungan) blok CPP saat ini yaitu PT BSP dan Pertamina. 

Ini dia persoalannya. Blok CPP sudah sangat mature produksi puncak ketika dikelola PT CPI mencapai lebih 65.000 barel per hari. Dan ketika blok CPP diserahkan kepada BOB CPP tahun 2002 produksinya 40.000 barel per hari. Dan sekarang produksi tinggal 8.000 barel per hari. Apa yang mau diharapkan dengan produksi segitu? Sayangnya lagi, PT BSP sangat tertutup dan terlalu percaya diri. Sehingga mengabaikan untuk melibatkan pihak kedua yang lebih berpengalaman dalam operasi produksi maupun alih kelola blok migas yang penuh risiko itu.

Kita sejak awal sudah memperkirakan bahwa blok CPP akan dilepas oleh Pertamina Hulu karena Pertamina sudah mendapat Blok Rokan sebuah blok migas raksasa di Indonesia. Sehingga sumber daya Pertamina sepenuhnya didedikasikan ke blok Rokan yang memang memerlukan sumber daya banyak. Baik berupa uang (pendanaan), human capital (SDM), dan teknologi canggih/mahal (tinggi). 

Dari penjelasan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto dan Dirjen Migas Tutuka Ariadji dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI tentang kinerja PT Bumi Siak Pusako mengambilalih penuh pengelolaan Blok CPP 20 tahun mendatang, saya melihat ada tiga hal kelemahan menyolok PT BSP. Pertama, keikutsertaan Pertamina dalam blok CPP lebih bersifat formal tak terlalu terbebani, jika menang ya bagus, tetapi kalau kalah juga gak masalah. Artinya Pertamina dalam lelang pengelolaan blok CPP tidak terlalu sulit untuk di challenge oleh PT BSP. 

Kedua, pembuatan proposal PT BSP yang terkesan dibuat jauh dari memadai dan tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan mendasar yang kemudian direvisi besar-besaran. Contohnya, Komitmen Kerja Pasti (investasi) yang diajukan awalnya US$ 41 juta dan Pertamina mengajukan US$ 61 juta. Tetapi setelah bernegosiasi dengan pihak dirjen migas KKP PT BSP naik 3 x lipat atau 318% menjadi US$ 130,4 juta. Padahal itu baru KKP 5 tahun pertama (fase 1), bagaimana kalau produksi tidak meningkat seperti yang diharapkan? Apakah PT BSP masih sanggup melanjutkan operasi-produksi fase 2 dan fase selanjutnya? Atau apakah Pemda Siak yang katanya pemegang 70% saham PT BSP mau nombok bantu pendanaan? Begitu juga pemda-pemda lain yang ikut serta mempunyai saham di blok CPP, apa siap menutupi ketekoran PT BSP?

Terkejut kita. Dan maaf, itu KKP yang naik hingga berlipat tidak lazim dalam lelang, apalagi lelang professional migas yang pasti dimonitor perusahaan/pengamat industri migas dunia. Itu mengesankan manajemen PT BSP jauh dari professional, tidak mumpuni dan proposal dibuat kurang bermutu.

Ketiga, bonus tanda tangan (signature bonus) yang dibayarkan PT BSP juga sangat tinggi yakni US$ 10 juta tanpa diskresi (tanpa tambahan split minyak). Dilain pihak Pertamina tanpa beban dan rela kalah lelang hanya bersedia memberi signature bonus US$ 1 juta tanpa diskresi atau US$ 5 juta dengan diskresi (tambahan split 5%) dan US$ 20 juta dengan diskresi 10%. 

Lagi-lagi terlihat betapa sangat mahalnya PT BSP memberikan tawaran. Atau mungkin manajemen PT BSP berfikir toh yang bayar bukan mereka tetapi diambil dari uang perusahaan dan masyarakat Riau tidak akan tahu.

Tahun 2002 produksi minyak blok CPP masih bisa didapat 40.000 barel per hari. Saat itu gabungan Tim Negosiasi Blok CPP Riau yang saya pimpin dan Pertamina mengajukan proposal bonus tanda tangan (signature bonus) US$ 5 juta dan disetujui dirjen migas serta dibayar patungan PT BSP dan Pertamina masing-masing US$ 2,5 juta. Sehingga sangat logis, wajar Pertamina sekarang hanya menawarkan signature bonus US$ 1 juta karena produksi minyak blok CPP kan tinggal seperlima dari produksi tahun 2002 dan tambahan pula sumur-sumur minyak blok CPP sudah tua dan lebih berisiko. 

Benar. Sangat tidak rasional. Bukankah ini ibarat orang beli mobil kijang seharga Alphard? Kata orang tue-tue kite dulu, mike tetipu ditempat terang. Takiciuah dinantarang kato urang awak. Hahahaha..

Nah, kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? (sir)