KLIKRIAU.COM (PEKANBARU) - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Selasa (14/2/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan didampingi Anggota Komisi IV lainnya Pangkat Purba, Wan Agusti dan Zulfahmi.
Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah diikuti jajarannya dan juga Plt Kadis Perkim Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi dalam hal ini diwakili Sekretaris Dinas Perkim.

Komisi IV memanggil Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Pekanbaru ini guna mempertanyakan terkait pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran 2023.

"Mengingat ini masih awal tahun dan beberapa hari yang lalu DPA sudah jadi. Maka dari itu, hari ini kita sengaja memanggil Dinas PUPR dan Dinas Perkim agar bagaimana kawan-kawan di OPD tersebut bisa secepatnya melaksanakan kegiatan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan usai rapat.

Nurul mendesak Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Pekanbaru agar bergerak cepat melaksanakan perbaikan infrastruktur yang ada di Kota Pekanbaru. Terutama, kondisi jalan yang rusak dan berlubang yang ada di Kota Pekanbaru saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

"Masyarakat sudah gerah dan tinggal menunggu pemerintah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak. Jadi kalau anggaran itu sudah bisa dipakai, tolong sesegera mungkin untuk direalisasikan kegiatannya," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, Pemko Pekanbaru mendapatkan alokasi dana bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Riau untuk perbaikan jalan rusak yang ada di Kota Pekanbaru.

Ada lima ruas jalan yang akan dioverlay yakni Jalan Firdaus Kecamatan Bukit Raya, Jalan Tanjung Kecamatan Bukit Raya, Jalan Pemuda Tampan, Jalan Dahlia dan Jalan Parit Indah.
"Kalau seandainya anggaran tidak cukup, jangan biarkan jalan itu berlobang. Minimal, ditimbun dengan cara sirtu dulu," pesannya.

Selain perbaikan jalan rusak, Komisi IV DPRD bersama Dinas PUPR dan Dinas Perkim Kota Pekanbaru didalam rapat ini juga membahas salah satu program prioritas lainnya dari Pj Walikota Pekanbaru, yakni masalah penanganan banjir.

Dipaparkan Nurul, Dinas PUPR Kota Pekanbaru sendiri telah melakukan pengadaan alat untuk membantu dalam menangani masalah banjir di wilayah Kota Pekanbaru. Diantaranya 1 unit excavator amphibi, 2 unit excavator mini dan 2 unit excavator untuk penghancur beton.

"Pastinya, alat-alat ini berfungsi untuk melakukan normalisasi sungai dan dalam waktu dekat ini mereka (Dinas PUPR) akan menaikkan lelangnya," ucapnya.

Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru berharap perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir yang merupakan program prioritas Pj Walikota Pekanbaru Muflihun di tahun 2023 ini bisa segera direalisasikan.

"DPA sudah jadi dan kita minta disegerakan apa-apa yang menjadi prioritas awal sebelum Pj Walikota Muflihun dilantik itu harus tuntas. Mengingat bulan kelima ini sudah sampai satu tahun kepemimpinan Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru," terang Nurul.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan bahwa perbaikan jalan rusak dan berlubang dan penanganan banjir menjadi program prioritas yang telah dirancang dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2023.
"Kondisi jalan rusak dan berlubang, pemeliharaan jalan serta overlay jalan. Kemudian penanganan banjir di beberapa titik juga kita akan laksanakan sesuai dengan masterplan," jelas Edu.

Edu juga mengungkapkan, alasan mengapa Pemko Pekanbaru terkesan lamban dalam menggesa perbaikan jalan rusak dan berlubang. Ia menyebutkan ada beberapa hal teknis yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Diantaranya seperti persiapan dokumen lelang, proses pelaksanaan lelang serta pelaksanaan kegiatan.

"Pelaksanaan perencanaan itu lebih kurang 30 hari dan mudah-mudahan di bulan Maret atau April ini sudah bisa dilakukan perbaikan. Jadi sebenarnya bukan masalah keterlambatan, cuman dari dinas teknis sendiri ingin agar bagaimana pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar," jelasnya.

Dinas PUPR Kota Pekanbaru membantah seakan melakukan pembiaran dan cuek terhadap persoalan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan.

"Tidak ada pembiaran, tetapi ada administrasi yang mesti kita lakukan. Namun, berkaitan dengan tambal sulam sementara sudah kita laksanakan sedangkan overlay ini butuh proses karena ada proses dan tahapan yang harus kita jalankan terlebih dahulu," tutup Edu. (*)