KLIKRIAU.COM (PEKANBARU) - Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru menghasilkan kesepakatan terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi para Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM. Dihadiri pula oleh Pj Walikota Pekanbaru Muflihun beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Asisten, Kepala OPD, Staf Ahli dan Camat serta Forkopimda yang mewakili Pemko Pekanbaru.

Pihak DPRD Kota Pekanbaru bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru sepakat untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,8 triliun dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Usai rapat Banggar, momentum penting ini dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama MoU KUA-PPAS APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 oleh DPRD Kota Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru.

"Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU KUA PPAS untuk APBD tahun 2024. Sepakat antara Banggar dan TAPD bahwa angka KUA PPAS ini adalah sebesar Rp2,8 triliun,"ujar Muflihun usai MoU KUA PPAS APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2024, Selasa (5/9/2023).

Dia menjelaskan bahwa angka ini mengindikasikan peningkatan dibandingkan dengan APBD tahun 2023, dengan kenaikan sekitar Rp85 miliar. Peningkatan tersebut, kata Muflihun, merupakan hasil dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam konteks prioritas di tahun mendatang, DPRD bersama Pemerintah Kota Pekanbaru tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi dan misi Walikota, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan yang rusak.

Selain itu, dalam agenda tahun depan, rencananya akan dilakukan pembangunan dua sekolah SMP, dengan harapan dukungan dari masyarakat setempat.

"Kita sudah komit dengan DPRD juga, kita sekarang selalu berupaya agar ada itu pembangunan sekolah, SMP terutama. Rencana ada dua sekolah untuk tahun depan. Makanya saya bilang tergantung dari masyarakat tempatan. Kalau ada yang mau menghibahkan cepat, kita balekkan nama ke pemko maka kita akan segerakan untuk bangun sekolahnya," ucapnya.

Selain itu, pembangunan kantor lurah dan camat juga menjadi rencana Pemko Pekanbaru, di mana masing-masing akan dibangun satu kantor untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Untuk dimana lokus kantor camat atau lurahnya, nanti mana yang siap untuk dibangun saja. Kita nggak mau ada masalah. Artinya apa? Jangan nanti kita bangun kantor di tanah yang belum dihibahkan ke Pemko Pekanbaru, kita ingin clear baru kita bangun," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan bahwa APBD 2024 diprioritaskan untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Seperti anggaran untuk perbaikan jalan, pembangunan drainase, atau normalisasi sungai.

"Pastinya kami ingin anggaran didalam APBD murni 2024 itu berpihak ke masyarakat, itu wajib," kata Sabarudi.

Selain infrastruktur, anggaran untuk kesehatan dan pendidikan juga diminta menjadi prioritas dalam APBD 2024.

"Dua hal mendasar ini sangat penting, pendidikan dan kesehatan. Ini amanat UU maka wajib dilaksanakan,” tambahnya.

Ia juga menyebut, program nasional lainnya harus wajib dianggarkan dalam APBD 2024. Diantaranya seperti program UHC, penanganan stunting alias gizi buruk, pemberian bantuan kepada ekonomi masyarakat melalui UMKM dan lainnya.

”Untuk program stunting ini perlu ditambah lagi anggarannya di 2024, karena masih banyak masyarakat kita yang terpapar gizi buruk di Pekanbaru. Begitupun dengan program UHC yang baru saja dilaunching kemarin, ini manfaatnya sangat banyak buat masyarakat sehingga harus disupport juga anggarannya,” tutup politisi PKS ini. (*)