KLIKRIAU (JAKARTA)- Rencana revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama menuai respon positif dari berbagai pihak. Dirjen HAM Kemenkumham Dhahana Putra menilai langkah ini dapat mempermudah akses layanan publik bagi seluruh rakyat.

“Merevitalisasi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan maupun pelaksanaan pernikahan tentu merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Selain mempermudah akses, KUA juga akan semakin inklusif dalam memberikan layanan kepada publik,” kata Dhahana.

Kendati demikian, Dhahana mengingatkan bahwa revitalisasi KUA memerlukan kajian komprehensif dari aspek regulasi, birokrasi, hingga sosiologis.

“Pengejawantahan terobosan ini memerlukan kerja-kerja praktis yang tidak sederhana,” ujarnya dikutip dari Antaranews.com.

Salah satu contohnya adalah pencatatan pernikahan bagi non-Islam yang saat ini dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Revisi regulasi terkait pernikahan pun menjadi pertimbangan penting dalam merevitalisasi KUA.

“Bilamana diperlukan revisi regulasi, kami di Direktorat Jenderal HAM siap untuk menjadi partner dialog,” kata Dhahana.

Dhahana juga menekankan pentingnya membangun komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi keagamaan, untuk menghindari mispersepsi di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan KUA akan bertransformasi menjadi tempat pelayanan bagi semua agama, termasuk pencatatan pernikahan.

“KUA ini akan kami jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama,” kata Yaqut, Sabtu (02/03/2024).

Transformasi KUA diharapkan dapat mengintegrasikan data pernikahan dan perceraian di Indonesia dengan lebih baik.(*)