Jumat, 24 Mei 2024
Follow:
Home
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Sabtu, 20/April/2024 - 14:15:55 WIB
  Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (kanan).
 
TERKAIT:
   
 
KLIKRIAU (PEKANBARU) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai upaya pemberantasan judi online di tanah air. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya kepada awak media usai rapat terbatas, mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan judi online.

“Keputusannya adalah, dalam satu minggu ini akan dirumuskan langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online,” kata Budi, dalam keterang pers , dikutip Sabtu (20/04/2024).

Menkominfo mengatakan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya [perlu dilakukan] secara efektif,” kata Budi.
Menkominfo mengatakan, pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, kolaboratif, dan efisien.

“Judi ini sudah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan langkah-langkah menyelesaikannya [perlu dilakukan] secara efektif,” kata Budi.
Budi menambahkan, pihaknya akan fokus pada penanganan konten dan situs judi online, sedangkan penindakan akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Wewenang kita cuma take down doang situsnya, blokir rekeningnya OJK. OJK juga enggak bisa lebih lanjut membekukan, mesti aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan,” tandasnya.

Senada, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar juga menekankan pentingnya langkah holistik dalam pemberantasan judi online di tanah air.

“Ada [aktivitas judi online] yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank, termasuk apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi, lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi,” kata Mahendra.

Mahendra mengungkapkan, sesuai dengan kewenangan, dari akhir tahun 2023 hingga Maret 2024 pihaknya  telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online.

“Kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo, jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran, dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening,” kata Mahendra.(mcRiau)

 
Berita Terbaru >>
Persiapan Kunjungan Presiden, Pekanbaru Fokus pada Kebersihan
Kerusuhan Antara Jukir dan Ojol, Tiga Tersangka Ditangkap
Akademisi UMY: "Revisi UU Penyiaran Membahayakan Kebebasan Pers"
Tidak Ada Jokowi dan Gibran dalam Rakernas PDIP, Ini Alasannya
Risnandar Mahiwa Resmi Dilantik Sebagai Pj Wako Pekanbaru
KPK Investigasi Korupsi PGN, Kerugian Capai Ratusan Miliar
Delapan Tahun Menyamar, Tersangka Kasus Vina, Tertangkap
Sabu Seberat 13 Kg Gagal Diselundupkan di Nunukan
PJS Tolak RUU Penyiaran Baru, Potensi Mengintai Kemerdekaan Pers
Partai Koalisi Mulai Bahas Formasi Kabinet Prabowo-Gibran
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2022 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com