Jumat, 14 Juni 2024
Follow:
Home
Akademisi UMY: "Revisi UU Penyiaran Membahayakan Kebebasan Pers"
Jumat, 24/Mei/2024 - 16:18:20 WIB
  Sejumlah akademisi dari Prodi Ilmu Komunikasi UMY mengungkapkan keprihatinan mereka terkait proses revisi Undang-Undang Penyiaran.(*)  
TERKAIT:
   
 
KLIKRIAU - Sejumlah akademisi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengungkapkan keprihatinan mereka terkait proses revisi Undang-Undang Penyiaran. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan proses tersebut karena dianggap terburu-buru dan berpotensi membungkam kebebasan pers.

"Kami mengusulkan agar Pemerintah dan DPR RI menghentikan proses revisi. Bahwa nanti kalau mau dibahas lagi silakan, tapi harus mulai dari awal sudah terbuka, orang diajak ngomong, bukan kemudian ujug-ujug muncul mau direvisi," ujar Senja Yustitia, pengajar Prodi Ilmu Komunikasi UMY, dalam konferensi pers di Kampus UMY, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Senja, proses revisi UU Penyiaran harus transparan dan demokratis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk jurnalis, akademisi, periset media, dan masyarakat umum. "Prosesnya memang harus panjang melelahkan terbuka, demokratis, karena ini ngomongin legislasi. Jadi memang tidak boleh serampangan dan tidak boleh terburu-buru," tandasnya.

Fajar Junaedi, Kaprodi Ilmu Komunikasi UMY, menyoroti beberapa pasal yang dianggap bermasalah dan berpotensi menghambat kebebasan pers dalam revisi UU Penyiaran. Dia menekankan pentingnya jurnalisme investigasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyoroti larangan konten jurnalisme investigasi dalam draf revisi tersebut.

"Ancaman lain bahwa pemberitaan di media dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Poin ini sangat mengancam kemerdekaan pers di Indonesia," ungkap Fajar.

Tri Hastuti Nur Rochimah, pengajar lain di Prodi Ilmu Komunikasi UMY, menambahkan bahwa draf RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran, yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebebasan pers.

"Kalau ini sampai disahkan kami sangat khawatir sekali karena peran pers sebagai pilar demokrasi menjadi dikebiri dan tidak berfungsi lagi," ujar Tri.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan perlunya mengakomodasi masukan dari semua pihak, terutama insan pers, dalam revisi UU Penyiaran untuk mencegah kontroversi dan memastikan tidak terjadi pembungkaman pers.

Pembahasan RUU Penyiaran, menurutnya, harus melibatkan berbagai elemen, termasuk insan pers, demi menjaga demokrasi dan kebebasan pers.(*)

Sumber : Antaranews

 
Berita Terbaru >>
BPDPKS Gelar Wokshop UKMK tema Oleofood berbahan Sawit di Solo
Eks Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan jadi Advisor SEVIMA
Tingkatkan Keandalan Operasi Migas, PHR Terapkan Aplikasi I-TRUST
Menteri ESDM Didampingi Kepala SKK Migas Kunjungi PT Saipem Indonesia dan Baker Hughes
Indosat dan Google Cloud Kerjasama Siapkan Pengalaman Digital Berbasis AI
Indosat dan Google Cloud Kerjasama Siapkan Pengalaman Digital Berbasis AI
Polda Sulteng Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Pengancaman dan Pemerasan SSF
Eks Simpatisan Jamaah Islamiyah Nyatakan Ikrar Setia Kepada NKRI di Poso
Kajati Riau Apresiasi Penyediaan Rumah Restorative Justice Disetiap Desa
SKK Migas dan KKKS Sukses Tekan Penurunan Produksi Minyak Nasional dengan Program Pengeboran Masif
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2022 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com