KLIKRIAU - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penegakan hukum di Papua harus dilakukan tanpa mencederai hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikan usai meninjau permukiman nelayan Malawei di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6/24).

"Ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap hak asasi manusia. Jadi, kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum sifatnya seperti itu," kata Ma'ruf Amin dalam konferensi pers.

Ma'ruf menekankan pentingnya kejelasan dalam penegakan hukum. "Tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas, harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum, ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi, sifatnya penegakan hukum," lanjutnya.

Wapres meminta aparat penegak hukum untuk memegang teguh prinsip tersebut, menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus dihukum, tanpa pandang bulu.

"Makanya, kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi, kepada siapa saja dari kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata) yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Akan tetapi, kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran, ya juga ditegakkan hukum sehingga tidak ada lagi pelanggaran hak manusia ke depan," jelas Ma'ruf Amin.

Ma'ruf juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM. "Pemerintah 'kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, di dalam menghadapi berbagai masalah, langkah yang dilakukan adalah kalau terjadi pelanggaran itu penegakan hukum. Tidak boleh ada pelanggaran," tegasnya.