KLIKRIAU.COM (PEKANBARU) - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Riau dipastikan akan digelar setelah arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadwal pasti Musda baru akan ditentukan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung pada 8 Februari 2025 di Kantor DPP Golkar.

Sebelum Rakernas, DPP Golkar dijadwalkan mengadakan kegiatan outbound pada 1–2 Februari di Bogor. Kegiatan ini juga menjadi ajang Rapat Pleno untuk mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda serta Juklak Tata Kerja DPP Golkar, sekaligus memperkuat kerja sama internal partai.

Meski jadwal Musda belum ditentukan, suhu politik di tubuh Golkar Riau mulai memanas. Sejumlah kandidat mulai mencuat untuk menggantikan Syamsuar sebagai Ketua DPD Golkar Riau. SF Hariyanto disebut-sebut sebagai kandidat kuat dengan dukungan luas dari berbagai pihak.

SF Hariyanto Raih Dukungan Luas

Sejumlah pemilik suara dari DPD II Golkar Kabupaten/Kota di Riau dikabarkan mulai merapat ke kubu SF Hariyanto. Sebelumnya, berbagai organisasi sayap Golkar telah menyatakan dukungan penuh untuk birokrat senior tersebut.

"Dukungan dari DPD II Golkar Riau terhadap SF Hariyanto semakin bertambah. Beliau dianggap memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membesarkan Golkar Riau yang saat ini tengah terpuruk," ujar seorang kader internal Golkar.

Di tingkat akar rumput, antusiasme terhadap SF Hariyanto juga terus meningkat. Wakil Gubernur Riau terpilih ini dinilai memiliki visi jelas untuk membawa Golkar ke arah yang lebih baik. Namun, peta dukungan masih dinamis. Sejumlah calon ketua lainnya juga terus bergerak meraih dukungan dari pemilik suara.

"Kami berharap Musda menjadi ajang rekonsolidasi dan konsolidasi Golkar. Ketua terpilih nantinya harus mampu merangkul seluruh kader, baik senior maupun junior. Soliditas Golkar Riau ke depan sangat dibutuhkan," ujar Wakil Ketua DPD Golkar Riau sekaligus Ketua MKGR Riau, Nasarudin, SH, MH.

Syamsuar Harus Legowo

Di tengah memanasnya perebutan kursi Ketua Golkar Riau, Dewan Penasehat Partai Golkar Riau, H. Hermansyah, mengingatkan Syamsuar agar tidak turut campur dalam pemilihan nanti.

"Syamsuar harus legowo dan membiarkan demokrasi berjalan. Jangan cawe-cawe dalam Musda nanti," tegasnya.

Hermansyah juga menyinggung kemungkinan DPP Golkar menggunakan hak diskresi dalam menentukan ketua baru.

"Diskresi merupakan kebijakan khusus dari pimpinan yang lebih tinggi untuk memuluskan jalan seorang calon ketua agar bisa maju bersaing. Dengan diskresi, persyaratan teknis bisa ditiadakan," jelasnya.

Menurutnya, kondisi Partai Golkar di Riau saat ini sudah sangat kronis, sehingga membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan roda organisasi dengan baik.

"Saya berharap pemimpin Golkar ke depan bisa mengembalikan kejayaan partai, menggerakkan organisasi hingga tingkat desa/kelurahan, serta memanfaatkan organisasi pendiri dan sayap secara maksimal," tambahnya.

Hermansyah juga menekankan pentingnya membangun kepengurusan yang solid, memiliki kantor yang representatif, serta kader yang ulet, berintegritas, dan militan demi membesarkan partai.

Sebagai informasi, pemilik suara dalam Musda Golkar Riau meliputi seluruh Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota, satu suara dari DPD I Golkar Riau, satu suara dari DPP, serta suara dari ormas pendiri dan yang didirikan Golkar.

"Saya berharap para pemilik suara bisa bersatu dalam mendukung kebijakan terbaik untuk Golkar Riau. Hasil kepengurusan ke depan harus menghilangkan kepentingan pribadi atau kelompok, dan lebih menonjolkan kepentingan partai secara utuh," pungkas Hermansyah. (sier)