KLIKRIAU.COM, PEKANBARU —
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau–Kepri mengecam keras langkah aparat kepolisian yang akan menurunkan pasukan ke Pulau Rupat untuk membubarkan aksi damai masyarakat terhadap PT Priatama Riau.
Kabid PTKP HMI Badko Riau–Kepri, Muhammad Aidil, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan aparat kepada korporasi, bukan kepada rakyat yang sedang memperjuangkan haknya.
"Kami mengecam keras jika benar polisi mau dibenturkan dengan masyarakatnya sendiri, hanya demi melindungi kepentingan operasional perusahaan. Itu bukan fungsi Polri, dan itu jelas mencederai hati rakyat,”
tegas Aidil dalam keterangan resminya, Kamis (16/10/2025).
Aidil juga mengingatkan, bahwa perusahaan yang menjadi sumber konflik — PT Priatama Riau — diduga kuat tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) yang sah.
Karena itu, HMI menilai sangat janggal apabila aparat justru memberi perlindungan kepada entitas yang secara hukum diragukan legalitasnya.
"Bagaimana mungkin negara justru membela perusahaan yang izinnya saja diduga tidak ada? Ini ironis. Seharusnya polisi menertibkan perusahaan itu, bukan malah mengancam rakyat yang menuntut hak plasma mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aidil menegaskan bahwa masyarakat Rupat adalah bagian dari rakyat Indonesia yang selama ini menjaga kedaulatan di wilayah terluar. Mereka bukan kelompok perusuh, melainkan warga tempatan yang berjuang secara damai agar hak mereka sebagai rakyat diakui negara.
"Rupat itu pulau terluar, penjaga kedaulatan bangsa. Sangat menyedihkan jika justru aparat negara yang datang membawa tekanan. Jangan sampai rakyat di ujung negeri merasa negeri ini sudah bukan miliknya lagi,” tambah Aidil.
Di akhir pernyataannya, Aidil mengajak seluruh jajaran Polri, khususnya Polda Riau dan Polres Bengkalis, untuk bersikap profesional dan humanis dalam menghadapi situasi di Rupat.
Ia percaya, Polri tidak akan menodai kepercayaan rakyat dengan tindakan represif.
"Kami yakin polisi masih punya hati nurani. Kami percaya, Polri tidak akan menodai wibawa institusinya hanya untuk kepentingan korporasi.
Negara ini punya rakyat, bukan korporat,” tutup Aidil.*
