KLIKRIAU.COM, SIAK - Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Siak mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan. Namun di tengah capaian tersebut, daerah ini justru menghadapi pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp330 miliar dari pemerintah pusat. Apa Salah dan Dosa Siak?
Pertanyaan mengenai dasar pemotongan tersebut disampaikan Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, saat bertemu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyono, di Siak, Selasa (9/12). " Pemotongan TKD itu menambah beban fiskal daerah," ucap Afni.
Bupati wanita pertama di negeri istana itu menyebutkan bahwa Siak merupakan wilayah dengan kawasan hutan yang luas, namun hanya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp7,72 miliar per tahun. Menurutnya, angka itu tidak sebanding dengan kontribusi ekologis daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Afni menegaskan bahwa Pemkab Siak selalu menyalurkan dana transfer daerah tepat waktu. “Begitu dana masuk pagi, siangnya sudah keluar. Tidak ada yang kami tahan,” katanya.
Ia menyebut keterlambatan transfer dari pusat kerap menimbulkan persepsi negatif kepada kepala daerah. Sehingga, terkait hal ini kepada daerah selelu terfitnahkan. Oleh karena itu Bupati Afni mempertanyakan landasan atau formula yang digunakan pemerintah pusat hingga terjadi pemotongan TKD dalam jumlah besar.
"Informasi formulasi pemotongan TKD itu penting sebagai bahan evaluasi, terutama bagi saya yang baru menjabat sebagai kepala daerah," ungkap Bupati Afni.
Pada kesempatan tersebut, mantan wartawan itu juga menyinggung pesan yang ia tangkap dari kebijakan tersebut, yaitu dorongan agar daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurutnya, ruang peningkatan pajak daerah sangat terbatas. “Tidak mungkin kita menaikkan pajak restoran dan sebagainya yang bisa memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Afni menyampaikan apresiasi atas penilaian positif dari Kanwil Kemenkeu terhadap penyerapan anggaran Siak. Ia menilai pengakuan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan.
Afni menegaskan bahwa Pemkab Siak akan terus berupaya menjaga pelayanan publik tetap optimal. “Kami berdiskusi banyak hal terkait tantangan yang dihadapi. InsyaAllah Siak kuat, dan kami optimis tetap maksimal melayani rakyat,” tutupnya.*
