KLIKRIAU.COM, PELALAWAN - Komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menghadapi ancaman banjir kembali ditegaskan melalui rapat strategis penanganan luapan Sungai Kampar yang dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, H. Zukri, di Ruang Rapat Bupati Pelalawan, Selasa (24/2/2025). 

Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan solusi komprehensif terhadap persoalan banjir yang kian kompleks dari tahun ke tahun.

Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III, Daniel beserta jajaran teknisnya, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. 

Kehadiran unsur pemerintah pusat melalui BWS Sumatera III menandai pentingnya kolaborasi antara daerah dan pusat dalam mengatasi persoalan sumber daya air yang berskala regional.

Dalam arahannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa fenomena banjir yang melanda Kabupaten Pelalawan tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian rutin semata. Intensitas dan cakupan dampaknya menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. 

Jika sebelumnya genangan air hanya terjadi di sepanjang pesisir dan bantaran sungai, kini air mulai merangsek masuk ke kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas masyarakat di ibu kota kabupaten, Pangkalan Kerinci.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga memperparah kondisi tersebut. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan debit air sungai melonjak drastis. Di sisi lain, sedimentasi yang menumpuk dari waktu ke waktu telah mengurangi kapasitas tampung sungai. 

Pendangkalan alur air membuat sungai tak lagi mampu menahan lonjakan debit saat musim penghujan tiba. Belum lagi kiriman air dari daerah hulu yang turut mempercepat proses meluapnya air ke wilayah hilir.

“Persoalan ini harus kita tangani secara terukur dan berkelanjutan. Kita tidak ingin setiap musim hujan masyarakat selalu dihantui kekhawatiran yang sama,” tegas Zukri dengan nada serius.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan memprioritaskan penataan Sungai Kerinci yang selama ini berfungsi sebagai outlet atau jalur pembuangan air banjir di kawasan Pangkalan Kerinci. Dari hasil identifikasi awal, penyempitan badan sungai serta sedimentasi yang cukup parah menjadi faktor dominan penyebab meluapnya air ketika debit meningkat.

Namun demikian, Zukri menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya berhenti pada aspek infrastruktur. Pemerintah daerah ingin menjadikan momentum ini sebagai bagian dari penataan wajah kota. 

Kawasan bantaran Sungai Kerinci akan dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang tertata rapi, dilengkapi fasilitas publik seperti jalur pedestrian dan jogging track. Konsep ini diharapkan mampu menghadirkan ruang interaksi sosial yang sehat sekaligus mempercantik estetika kota.

“Kita ingin sungai ini menjadi kebanggaan masyarakat. Tidak hanya aman dari banjir, tetapi juga menjadi ruang publik yang produktif dan bernilai ekonomi,” ujarnya.

Langkah strategis lainnya adalah penyusunan regulasi daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kewajiban penanaman pohon bagi pemilik lahan kelapa sawit di sepanjang daerah aliran sungai. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ekosistem bantaran sungai, menekan laju abrasi, serta meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan.

Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap Sungai Kampar beserta sistem aliran airnya. Ia berharap dukungan penuh dari BWS Sumatera III untuk menyusun studi teknis yang mendalam, termasuk pemetaan titik rawan banjir dan proyeksi dampak jangka panjang akibat perubahan tata guna lahan.

Perhatian tidak hanya tertuju pada kawasan perkotaan. Wilayah strategis seperti Pulau Mendol di Kecamatan Kuala Kampar juga menjadi bagian dari pembahasan. Pulau tersebut dikenal sebagai salah satu sentra swasembada pangan di Kabupaten Pelalawan. Ancaman banjir di kawasan ini berpotensi mengganggu produktivitas pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Di penghujung pertemuan, Zukri mengingatkan seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan dengan aksi konkret di lapangan. Ia optimistis, melalui kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan, persoalan banjir dapat ditangani secara bertahap dan sistematis.

“Yang kita bangun bukan hanya tanggul dan pintu air, tetapi juga sistem yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan Pelalawan,” pungkasnya.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap upaya penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang. 

Harapannya, masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan rasa aman, perekonomian tetap tumbuh, dan lingkungan tetap terjaga demi mewujudkan Pelalawan yang tangguh, tertata, dan berkelanjutan.* (Advertorial-Pemkab Pelalawan/Samsul)