Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi perempuan dalam aktivitas UMKM terus mengalami peningkatan. Data BPS Provinsi Riau menunjukkan bahwa sekitar 38,15 persen pelaku UMKM nonpertanian di Riau adalah perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan bukan lagi hanya pendukung ekonomi keluarga, tetapi telah menjadi aktor utama dalam aktivitas ekonomi produktif.  

Fenomena ini sangat terlihat di berbagai daerah seperti Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kampar, hingga Indragiri Hilir, di mana banyak perempuan menjalankan usaha kuliner, kerajinan, fesyen lokal, produk olahan pangan, hingga perdagangan berbasis digital. Kehadiran perempuan dalam UMKM menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal karena sebagian besar pendapatan mereka langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Selodang Mayang tahun 2023 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian berbasis regresi panel terhadap 12 kabupaten/kota di Riau periode 2010–2022 menemukan bahwa semakin besar kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan keluarga, maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat.  

Penelitian tersebut menemukan koefisien regresi negatif sebesar -0,582 yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan perempuan secara nyata mampu menekan angka kemiskinan daerah. Bahkan di beberapa wilayah seperti Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Dumai, dampaknya sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Di sisi lain, transformasi digital juga memperkuat peran perempuan dalam pengembangan UMKM. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital memungkinkan pelaku usaha perempuan di Riau menjangkau pasar yang lebih luas tanpa memerlukan modal besar. Model bisnis berbasis digital membuat banyak ibu rumah tangga mampu menjalankan usaha dari rumah sekaligus tetap menjalankan peran domestik dalam keluarga.

Secara nasional, pemerintah mencatat bahwa perempuan mengelola sekitar 64,5 persen total UMKM di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi perempuan merupakan fondasi utama ekonomi kerakyatan Indonesia.   Dalam konteks Riau, potensi tersebut menjadi sangat penting karena UMKM terbukti lebih tahan menghadapi krisis dibanding sektor ekonomi besar yang bergantung pada investasi skala besar dan fluktuasi global.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan pelaku UMKM di Riau, antara lain:
    1.    Rendahnya akses terhadap modal usaha dan pembiayaan formal.
    2.    Kurangnya pelatihan manajemen usaha dan literasi digital.
    3.    Keterbatasan akses pasar dan branding produk.
    4.    Rendahnya pendampingan bisnis berkelanjutan.
    5.    Masih adanya budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan dalam ekonomi.

Data BPS juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 5 persen pelaku UMKM yang pernah mendapatkan pelatihan usaha secara formal. Hal ini menjadi tantangan serius dalam meningkatkan daya saing UMKM perempuan di Riau.  

Karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah maupun sektor swasta untuk memperkuat peranan perempuan dalam UMKM, di antaranya:
    •    Memperluas akses kredit mikro berbunga rendah khusus perempuan.
    •    Meningkatkan pelatihan digital marketing dan kewirausahaan.
    •    Membentuk pusat inkubasi bisnis perempuan di setiap kabupaten/kota.
    •    Memperkuat koperasi wanita dan komunitas UMKM lokal.
    •    Membantu sertifikasi halal, BPOM, dan legalitas usaha.
    •    Memperluas promosi produk lokal melalui event nasional dan internasional.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, dan perusahaan swasta perlu diperkuat agar perempuan pelaku UMKM memperoleh pendampingan yang berkelanjutan. Jika dikelola secara serius, perempuan Riau dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas.