KLIKRIAU.COM, JAKARTA – Nanik Sudaryati Deyang merupakan sosok yang dikenal luas sebagai jurnalis senior sebelum berkiprah di dunia politik dan pemerintahan. Memiliki nama populer Nanik S. Deyang, ia lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968.

Perempuan yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu mengawali karier sebagai wartawati di Tabloid Bangkit. Media tersebut berada di bawah kelompok Kompas Gramedia.

Selanjutnya, ia menjadi pemimpin media di Kelompok Media Peluang (KMP). Pengalaman panjang di dunia jurnalistik membuatnya dikenal memiliki kemampuan komunikasi publik yang kuat.

Karier Politik dan Pemerintahan

Nama Nanik mulai dikenal publik secara nasional ketika aktif dalam lingkaran pendukung Prabowo. Pada Pemilihan Presiden 2019, ia menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah pemerintahan Prabowo terbentuk, kariernya berlanjut di pemerintahan. Ia dilantik sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024.

Pada reshuffle Kabinet Merah Putih September 2025, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Selain itu, Nanik juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dikenal Tegas dalam Sidak SPPG

Selama menjabat Wakil Kepala BGN, Nanik dikenal sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuannya adalah memastikan standar operasional prosedur (SOP) Program MBG berjalan sesuai ketentuan.

Berdasarkan unggahan di Instagram resmi @sidakbgn, Nanik terpantau mengunjungi sejumlah SPPG di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam berbagai sidak sebelumnya, ia menemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya dapur SPPG yang tidak memenuhi standar higienitas, tata letak dapur tidak sesuai pedoman teknis, serta fasilitas sanitasi yang berpotensi mengganggu keamanan pangan.

Nanik juga secara tegas menangguhkan sementara SPPG yang tidak memenuhi SOP Program MBG. Karena itu, ia dikenal sebagai sosok yang tidak mentolerir pelanggaran dalam pelaksanaan program gizi nasional.

Selain itu, ia juga mewajibkan mitra SPPG menyediakan tempat penginapan atau mess yang layak bagi kepala SPPG, pengawas keuangan, hingga pengawas gizi. Dengan demikian, sumber daya manusia dapat bekerja dengan fasilitas memadai.

2.213 SPPG Masih Ditangguhkan

Terbaru, pada Minggu (31/5/2026), Nanik menyampaikan sebanyak 2.213 SPPG masih ditangguhkan untuk memperbaiki kualitas Program MBG.

"Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan," kata Nanik.

Dari data tersebut, 5.659 SPPG sudah beroperasi kembali karena sudah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 2.213 SPPG masih harus menjalani masa penangguhan karena belum memenuhi ketentuan sesuai petunjuk teknis, baik manajemen maupun bangunan SPPG.