KLIKRIAU.COM, JAKARTA – Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi dirinya serta keluarganya.

Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Sony, Krisna Murti, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan kliennya.

Krisna mengatakan pihaknya berharap LPSK menyetujui permohonan perlindungan yang sebelumnya telah diajukan. Menurutnya, perlindungan penting karena Sony berencana mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mengingat tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi Soni Sonjaya maupun keluarganya ketika bersaksi untuk mengungkap nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG ini,” ujar Krisna kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Ia berharap LPSK dapat memberikan status JC kepada Sony meski Kejagung telah menolak permohonan tersebut. Selain itu, ia meminta agar LPSK mengambil keputusan secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

“Kami berharap LPSK memberikan keputusan seobjektif mungkin tanpa intervensi, mengingat seluruh nama yang akan diungkap oleh Sony merupakan orang-orang penting,” tuturnya.

Alasan Kejagung Tolak JC

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan terdapat dua pertimbangan utama penyidik menolak permohonan JC tersebut.

Pertama, penyidik menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus jual beli titik SPPG. Karena itu, ia tidak memenuhi kriteria sebagai pelaku tingkat kedua yang dapat mengungkap pelaku lain yang lebih besar dalam perkara tersebut.

Kedua, dalam pemeriksaan terakhir, Sony disebut masih menyangkal perbuatannya. Padahal, salah satu syarat utama untuk mendapatkan status JC adalah mengakui perbuatan yang disangkakan.

“Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan,” ujar Syarief.

Kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Kejagung. (*)

Sumber : CNN Indonesia