KLIKRIAU.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tetap berjalan meski terdapat peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil).

Juri menyebut pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi atas peristiwa tersebut. Namun, kejadian itu tidak akan menghentikan program yang sedang berjalan.

“Peristiwa seperti itu akan ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari kelanjutan program ini,” ujar Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (24/6/2026).

Ia menegaskan program KDMP tetap dilanjutkan sesuai rencana pemerintah.

“Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut,” katanya.

Tiga Peserta Meninggal

Sebelumnya, sedikitnya tiga peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti latsarmil calon pengelola KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di lokasi berbeda.

Korban pertama, Anisa Muyassaroh, mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni dan dinyatakan meninggal akibat heat stroke.

“Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke,” kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait.

Korban kedua, Yonanda Muhammad Taufiq, mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja, Sumatera Selatan. Ia meninggal akibat henti jantung (cardiac arrest) setelah kondisi kesehatannya menurun.

Korban ketiga, Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program SPPI KNMP 2026, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa. Berdasarkan pemeriksaan medis, korban diduga mengidap tuberkulosis (TB).

Kemenhan menyampaikan duka cita dan menyebut seluruh peserta telah melalui proses seleksi serta pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan.

Kritik DPR dan Amnesty

Menanggapi peristiwa tersebut, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Kementerian Pertahanan dan TNI mengevaluasi pelatihan militeristik bagi calon pengelola koperasi.

Menurutnya, materi pengelolaan koperasi seharusnya lebih diprioritaskan dibanding latihan fisik.

“Mungkin materinya saja. Latihan menembak, baris-berbaris, panas-panasan dikurangi. Lebih baik diberikan pelatihan manajemen koperasi,” ujarnya.

Amnesty International Indonesia juga mengkritik pelaksanaan pelatihan tersebut. Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, mempertanyakan urgensi pelatihan militer bagi calon pengelola koperasi dan nelayan.

“Ada banyak kejanggalan. Keluarga korban dan publik memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian dan mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Amnesty menilai pelatihan manajerial dan keterampilan usaha lebih relevan dibanding pendekatan militeristik. Mereka juga menyoroti transparansi pemerintah terkait informasi kematian para peserta.

Meski mendapat kritik, pemerintah menyatakan program KDMP dan KNMP tetap dilanjutkan sembari melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. (*)